PajakBisa.Id

  Tarif PPS Sama Selama Masa Berlaku Program 10/03/2022 17:47:55 Jakarta, 10/03/2022 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pengenaan tarif Program Pengungkapan Sukarela atau PPS berbeda dengan tax amnesty tahun 2016. Dulu tarif tax amnesty naik per 3 bulan hingga 9 bulan dengan tarif tertinggi 9%, sedangkan tarif PPS akan tetap selama masa berlaku program dengan mengacu pada dua kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan pertama ditujukan kepada Wajib Pajak (WP) yang belum mengungkapkan harta yang diperolehnya sebelum Desember 2015. Tarifnya yaitu PPh Final 11% bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8% bagi harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 6% bagi harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) atau energi terbarukan. Sedangkan kebijakan kedua ditujukan kepada WP yang belum mengungkapkan harta ...

  udul : Sinergi Pendanaan dalam UU HKPD: Pengembangan Kerja Sama Antar­daerah Mengatasi Permasalahan Pembangunan Lintas Daerah Tanggal : 25/03/2022 14:55:28 Kontak : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gd. Radius Prawiro Jl Wahidin Raya No 1 Jakarta Sinergi Pendanaan dalam UU HKPD: Pengembangan Kerja Sama Antar­daerah Mengatasi Permasalahan Pembangunan Lintas Daerah Pekanbaru, 25 Maret 2022 –  Keberlanjutan penyebarluasan informasi terkait pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, atau yang dapat disebut UU HKPD menjadi fokus utama Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, bertempat di Balai Serindit Gubernuran Riau dengan dihadiri Menteri Keuangan Republik Indonesia, kembali dilaksanakan Sosialisasi UU HKPD dengan mengundang Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau dan se-Provinsi Kepulauan Riau. UU HKPD mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif. Hal tersebut terlihat dari pengenalan sukuk dae...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara tersukses dibandingkan negara-negara lain juga melakukan program tax amnesty. "Jumlah deklarasi mencapai Rp 4.884 triliun, atau mencapai 39,3%. Bayangkan 40% dari GDP kita yang tidak dideklarasikan kemudian dideklarasikan di dalam tax amnesty," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR, dikutip Selasa (29/6/2021). "Total uang tebusan mencapai Rp 114,54 triliun atau sekitar 0,92% dari GDP. Ini adalah total terbesar di antara berbagai negara yang pernah melaksanakan tax amnesty," kata Sri Mulyani melanjutkan. Tax Amnesty, kata Sri Mulyani juga telah mendorong kepatuhan pajak dari para pesertanya. Dari sisi compliance atau kepatuhan misalnya, meningkat dari 8,1% pada 2014. Meningkat drastis menjadi 132,5% pada 2016. Dalam hal tersebut, untuk Tax Amnesty, tingkat ke...

  SUMBER SUMBER PENERIMAAN NEGERA.   1.       Sumber Pendapatan Negara Bukan Hanya Pajak   Pembiyaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak , sebagai syarat mutlak agar pembangunan berhasil. Pada umumnya Negara mempunyai sumber sumber penghasilan Negara : a.       Bumi, air dan kekayaan alam (pasal 33 uu 1945 b.       Pajak-pajak, bead an cukai c.        Penerimaan Negara, bukan pajak d.       Hasil perusahaan Negara e.        Sumber lain pencetakan uang dan pinjaman Saat membahas tema mengenai sumber pendapatan negara biasanya orang langsung menghubungkannya dengan pajak. Tapi, tahu kah Anda jika sumber pendapatan negara bukan hanya pajak? Untuk membiayai pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Pajak memang salah satu sumber ...

  Prinsip Pemungutan Pajak   Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah, negara dan masyarakat umum. Agar perubahan dan perbaikan berlangsung terus menerus maka dibutuhkan upaya penerapan pelayanan terbaik yang mengadaptasi prinsip-prinsip perpajakan. Dalam mendukung kelancaran sistem pemungutan pajak agar berjalan efektif, terdapat 4 prinsip pajak yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berikut pembahasannya :   1. Prinsip Keadilan ( Equity ) Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan ...

  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KM.10/2021 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU TANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah menghapus pajak penghasilan atau PPh atas dividen yang diperoleh dari dalam dan luar negeri dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pengecualian PPh atas dividen dan penghasilan setelah pajak itu, diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak. Dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja, tertulis pengecualian PPh itu berlaku bagi wajib pajak dalam negeri sepanjang dividen diinvestasikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. “Di dalam Omnibus Law Cipta Kerja, ini juga dalam rangka untuk mendorong agar dana dari para pemilik modal lebih produktif. Disebutkan bahwa dividen yang berasal dari luar negeri oleh pemilik Indonesia, apabila dia ditanamkan dalam bentuk investasi di Indonesia, tidak dipajaki," katanya melalui virtual, Rabu (7/10/2020). 1. Memberi dukungan untuk pemilik dana Dia mengatakan ketentuan relaksasi ini bertujuan untuk memberi dukungan bagi pemilik dana, agar dananya l...

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang perluasan sektor usaha yang dapat menerima insentif pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Whatsapp (Jumat, 15/5). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama dua jam dimulai dari pukul 10.00 WITA yang diikuti oleh semua Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mendaftar sebelumnya melalui tautan yang diinformasikan melalui akun media sosial KP2KP Marisa. Adapun Pemateri kegiatan tersebut adalah Ahmad Sinai selaku Kepala KP2KP Marisa dan Marten Asep Nugroho selaku pelaksana KP2KP Marisa yang menjelaskan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang terkait UMKM. Ahmad menjelaskan bahwa insentif pajak untuk UMKM adalah PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) atau dengan kata lai...

di jabarkan dan di ulas oleh : Ema Dewi Nasution, SE,AK,CA,BKP dikutip dari berbagai sumber terpercaya. info konsultasi pajak dan perikatan hubungi 0852 7151 2757 DALAM konteks Indonesia, pemberian sumbangan pada umumnya tidak diperkenankan menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yang berbunyi: Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap  tidak boleh dikurangkan : harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,  kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m  serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau dis...

Jasa Konsultan Pajak PEKANBARU...... Hai rekan, kali ini kami ingin membagikan tips bagaimana cara memilih jasa konsultan pajak pekanbaru, medan, padang, batam dan dikota manapun rekan berada dengan penilaian yang baik dan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan, namun sebelumnya sebaiknya kita akan diskusi tentang apa itu profesi konsultan pajak terlebih dahulu. Mengapa ini penting untuk kita sampaikan pada rekan-rekan? Agar sebelum menetapkan atau menentukan jasa konsultan pajak, rekan-rekan sudah mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga lebih teliti dalam memilih konsultan pajak yang dirasa sesuai dan baik untuk perusahaan, memiliki kriteria seperti apa? lalu kami akan lanjutkan dengan menyampaikan 6 (enam) tips dalam memilih konsultan pajak versi Riau Tax Consultant. Baik rekan-rekan kita mulai dari istilah nama Konsultan pajak, Konsultan pajak adalah namanya, untuk pengertiannya adalah orang atau badan yang dapat memberikan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan kepada wajib pajak ...