Langsung ke konten utama

TahuKah Kamu, sekarang bisa gak bayar Pajak, yuk simak lebih lengkap


Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang perluasan sektor usaha yang dapat menerima insentif pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Whatsapp (Jumat, 15/5).

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama dua jam dimulai dari pukul 10.00 WITA yang diikuti oleh semua Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mendaftar sebelumnya melalui tautan yang diinformasikan melalui akun media sosial KP2KP Marisa.

Adapun Pemateri kegiatan tersebut adalah Ahmad Sinai selaku Kepala KP2KP Marisa dan Marten Asep Nugroho selaku pelaksana KP2KP Marisa yang menjelaskan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang terkait UMKM.

Ahmad menjelaskan bahwa insentif pajak untuk UMKM adalah PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) atau dengan kata lain para pengusaha yang menggunakan Pajak UMKM berdasarkan PP 23 yang sebelumnya dikenakan PPh Final 0,5% per bulan, maka pada masa pajak April-September 2020 tidak perlu membayarkan pajaknya dengan beberapa syarat tertentu. Wajib pajak yang dapat menerima insentif untuk UMKM adalah wajib pajak yang memiliki omzet atau peredaran usaha tahun 2019 tidak melebihi Rp4.800.000.0000,- atau yang membayar pajaknya 0.5% setiap bulan

Sedangkan Marten menjelaskan bahwa pemenuhan persyaratan insentif pajak secara daring dilakukan dengan login pada www.pajak.go.id dan menyampaikan pemberitahuan atau pengajuan surat keterangan yang tersedia pada menu Layanan – Info KSWP – Profil Pemenuhan Kewajiban Saya. Fasilitas berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan atau saat surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak September 2020.

Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0.5 % (UMKM) dapat memanfaatkan Insentif untuk UMKM untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat 20 Mei 2020.

Kegiatan Sosialisasi diikuti dengan antusias yang tinggi oleh peserta sosialisasi, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini KP2KP Marisa berharap Wajib Pajak UMKM dapat memahami dan memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah sehingga dapat meringankan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi ini.


-----------------------------------

Bagi Bapak yang membutuhkan jasa kami, 

siap berbagi ilmu dan konsultasi, 085271512757

Komentar

Postingan populer dari blog ini

5 Tempat Ngopi Favorit di Pekanbaru yang Wajib Kamu Kunjungi, Instagramable dengan Pemandangan Indah dari Atas Perbukitan

1. Monocsky Rekomendasi tempat ngopi paling seru di Pekanbaru yang satu ini menyajikan pemandangan yang indah dan memukau. Monocsky, Coffee Shop yang satu ini lokasinya berada Jalan Pramuka, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Tempat nongkrong yang sedang naik daun di Pekanbaru ini menawarkan sensasi ngopi dengan view perbukitan yang cocok buat tempat berkumpul bersama keluarga, teman atau orang terdekat. Daya tarik utamanya ini coffeeshop baru bergaya minimalis dengan aksen hitam yang keren dan memiliki view danau khayangan, danau buatan dan citylight yang memanjakan mata. Coffee Shop baru ini memiliki bangunan 3 lantai dengan konsepnya yang all in black yang terlihat keren.  Konsep baru dengan nuansa yang berbeda ini tentunya sangat memanjakan mata kalian, cocok buat healing. Karena kalian bisa melihat 3 view sekaligus yakni view danau khayangan, danau buatan dan citylight. 2. Cerita Asa Lokasi tempat ngopi yang unik dan estetik ini ada di Jalan Rasam...

Konsultan Pajak dan Pembukuan Pekanbaru - eraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. PMK ini memberikan pedoman yang penting dalam menentukan bagaimana penghasilan dalam bentuk barang atau jasa harus dikenakan pajak dengan adil dan transparan.

   Dalam dunia perpajakan, perlakuan terhadap penghasilan yang diterima dalam bentuk non-uang menjadi hal yang penting untuk dipahami dan diatur dengan jelas. Salah satu jenis pajak yang mengatur penghasilan dalam bentuk natura adalah Pajak Penghasilan (PPh) Natura. PPh Natura telah diatur secara mendetail melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. PMK ini memberikan pedoman yang penting dalam menentukan bagaimana penghasilan dalam bentuk barang atau jasa harus dikenakan pajak dengan adil dan transparan.  Mengenal Apa itu Pajak Natura Pajak Natura merupakan pajak yang dikenakan kepada pegawai yang menerima penghasilan dalam bentuk barang atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Sebelumnya, jenis penghasilan seperti fasilitas kendaraan, tunjangan, komisi, dan bonus tidak dikenakan pajak. Namun, dengan diterbitkannya PMK 66/2023, penghasilan tersebut kini menjadi objek PPh Natura yang dikenakan pajak. Salah satu tujuan utama dari kebijakan PPh Natur...

Cara Lapor SPT Pajak Secara Online

Dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan empat pilihan bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan, yaitu mendatangi langsung kantor pelayanan pajak (KPP), dikirim melalui pos ke KPP, melalui jasa ekspedisi di KPP terdaftar, dan menggunakan e-filing milik Ditjen Pajak. E-filing merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan pajak pribadi maupun badan tahunan yang dilakukan secara online  dan  real time  melalui laman resmi eFiling. Aplikasi lapor pajak  online  atau e-Filing pertama kali diperkenalkan oleh  Application Service Provider  (ASP) dan disahkan melalui PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Bagi anda yang ingin membayar pajak secara online, maka silahkan mengakses E-filling pada laman resmi DJP,...