NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU TANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/KM.10/2021 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU TANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a.	bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
		2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
		3.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
		4.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk;
		6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
		7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2021.
PERTAMA	:	Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021 sebagai berikut:
		1. Rp.         14.630,00 untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,- 2. Rp.          11.260,42 untuk dolar Australia (AUD) 1,- 3. Rp.         11.671,13 untuk dolar Canada (CAD) 1,- 4. Rp.           2.352,06 untuk kroner Denmark (DKK) 1,- 5. Rp.           1.882,92 untuk dolar Hongkong (HKD) 1,- 6. Rp.           3.543,64 untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,- 7. Rp.         10.401,34 untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,- 8. Rp.           1.737,20 untuk kroner Norwegia (NOK) 1,- 9. Rp.         20.134,98 untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,- 10. Rp.         10.939,30 untuk dolar Singapura (SGD) 1,- 11. Rp.           1.723,68 untuk kroner Swedia (SEK) 1,- 12. Rp.         15.872,15 untuk franc Swiss (CHF) 1,- 13. Rp.         13.421,77 untuk yen Jepang (JPY) 100,- 14. Rp.                10,41 untuk kyat Myanmar (MMK) 1,- 15. Rp.              195,10 untuk rupee India (INR) 1,- 16. Rp.         48.503,13 untuk dinar Kuwait (KWD) 1,- 17. Rp.                95,79 untuk rupee Pakistan (PKR) 1,- 18. Rp.              301,71 untuk peso Philipina (PHP) 1,- 19. Rp.           3.900,88 untuk riyal Saudi Arabia (SAR) 1,- 20. Rp.                73,02 untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,- 21. Rp.              466,60 untuk baht Thailand (THB) 1,- 22. Rp.         10.915,75 untuk dollar Brunei Darussalam (BND) 1,- 23. Rp.         17.492,80 untuk Euro (EUR) 1,- 24. Rp.           2.238,71 untuk Renminbi Tiongkok (CNY) 1,- 25. Rp.                13,06 untuk Won Korea (KRW) 1,-
KEDUA	:	Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021.
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
		1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
		2.	Direktur Jenderal Pajak
		3.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
							Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2021
						a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL ttd. FEBRIO NATHAN KACARIBU